Menggali Fakta di Balik Proyek Ibu Kota Negara: Potensi Mangkrak atau Berdampak pada APBN?
Barakatinews - Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih dihadapkan dengan tantangan besar dalam menarik minat investor asing yang diharapkan akan membantu membiayai pembangunan yang mencapai ratusan triliun rupiah. Meskipun Presiden Joko Widodo mengklaim telah ada investor asing yang bermitra dengan investor lokal dalam proyek IKN, namun hal ini masih belum cukup untuk membantu mengatasi sepinya minat investor asing.
Kendati investor dalam negeri masih menunjukkan antusiasme, namun hal ini diragukan mampu membiayai pembangunan IKN dengan angka yang mencapai ratusan triliun rupiah. Seorang pengamat ekonomi bahkan memperingatkan bahwa jika tidak ada minat investasi asing dalam proyek tersebut, maka anggaran pembiayaan proyek ini akan menjadi beban bagi APBN.
Baca juga: Menghadapi Cobaan di H-5 Pernikahan: Kisah Suami yang Terkejut Calon Istrinya Telah Hamil
Selain itu, ada juga keprihatinan terhadap potensi IKN menjadi "kota hantu" setelah berhasil dibangun. Hal ini dikarenakan keterbatasan dalam membangun budaya dan identitas lokal bagi warga yang tinggal di IKN dan kesulitan untuk memindahkan instansi pemerintah ke kota baru tersebut.
Sebelumnya, tercatat bahwa proyek IKN membutuhkan biaya sebesar Rp466 triliun dengan 20% di antaranya berasal dari APBN. Dalam situs resmi IKN, terdapat keterangan bahwa anggaran pembangunan akan ditopang oleh APBN sebesar 53,5% dan sisanya akan berasal dari dana kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), BUMN, serta swasta.
Dalam menjaga kelancaran proyek IKN, dibutuhkan kolaborasi dan kemitraan antara pengembang, pemerintah, dan masyarakat sekitar. Pemerintah juga harus mampu menangani konflik pengambilan tanah yang seringkali menjadi sumber perselisihan dan masalah dalam proses pembangunan. Dengan upaya bersama dan perhatian yang serius, diharapkan proyek nasional IKN dapat berjalan sesuai target yang diharapkan dan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
1. mengapa IKN sepi investor asing?
Pada Kamis tanggal 2 November, Presiden Joko Widodo memulai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk calon Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur |
Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang diusung oleh pemerintah sebagai proyek nasional terbesar dan paling ambisius saat ini masih menyulitkan dalam menarik minat investor asing. Hal ini lantaran proyek tersebut membutuhkan dana yang sangat besar, kurangnya kepastian hukum dan politik, serta ketidakinginan investor untuk berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang.
Andry Satrio Nugroho, Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menyatakan bahwa investor asing masih ragu untuk menginvestasikan modal langsung pada proyek di Indonesia karena IKN (Izin Kerja Konstruksi) masih berada pada tahap ketidakpastian. Oleh karena itu, para investor cenderung lebih berhati-hati dan mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan untuk menanamkan modal mereka pada proyek-proyek yang membutuhkan investasi dalam jangka panjang.
Ketidakpastian tersebut terkait dengan adanya pemilihan presiden pada tahun 2024, dimana masing-masing kandidat memiliki pandangan yang berbeda terhadap kelanjutan proyek IKN. Sikap politik kandidat tersebut dapat memengaruhi kebijakan yang akan diambil, membuat investor merasa ragu untuk menanamkan modalnya dalam jumlah yang besar.
Di sisi lain, investasi para investor asing dalam IKN berisiko. Ketika proyek mengalami keterlambatan atau batal diteruskan, tentu saja para investor harus merugi. Hal tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan investor dalam menginvestasikan modalnya dalam jangka waktu panjang di Indonesia.
Perlu ada tindakan dari pihak otoritas IKN dan pemerintah untuk memberikan kepastian serta keyakinan kepada investor asing dalam menanamkan modalnya ke dalam IKN. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memastikan bahwa proyek ini dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja serta memperbaiki regulasi kebijakan dalam investasi untuk mendorong kepercayaan investor.
2. Dampak Bagi Pembangunan IKN
Ilustrasi Foto IKN |
Kurangnya investasi asing dalam pembangunan IKN berpotensi memperbesar beban biaya pembangunan yang harus ditanggung anggaran pemerintah. Pemerintah harus terus mendorong proyek tersebut agar tetap berjalan dengan baik dan untuk menghindari kemungkinan proyek tersebut mangkrak. Jika investor asing enggan berpartisipasi dalam pembangunan proyek tersebut, maka APBN harus mengeluarkan lebih banyak dana untuk menyelesaikan proyek tersebut.
Ekonom Andry Satrio Nugroho dari INDEF mengungkapkan bahwa dengan kurangnya investasi asing, pembangunan IKN dapat mengalami nasib yang sama dengan kereta cepat Jakarta-Bandung yang terus mengalami penundaan dan biaya tambahan. Jika proyek tersebut memakan waktu yang semakin lama untuk diselesaikan, maka akan ada biaya yang meningkat di masa depan, yang seharusnya diselesaikan pada saat ini.
Menghentikan pembangunan proyek tersebut bukanlah pilihan yang tepat, karena akan memperbesar kerugian investasi negara di masa depan. Pembatalan pembangunan dapat membawa kerugian yang besar bagi prospek investasi negara ke depannya dan mungkin akan merubah regulasi yang sudah ditetapkan bahkan revisi Undang-Undangnya.
Opsi untuk mempercepat pembangunan proyek IKN yang ada saat ini salah satunya adalah dengan melibatkan investor-investor lokal, karena saat ini sepertinya masih banyak investor lokal yang serius ingin terlibat, bahkan beberapa di antaranya sudah menjalin kemitraan dengan investor asing. Bila investor lokal dan investor asing bisa bekerja sama dengan para pengembang lokal, maka proyek IKN dapat berjalan dengan baik sesuai target yang diharapkan.
Namun, investasi asing sebenarnya cukup penting bagi pembangunan IKN, mengingat dengan penanaman modal yang cukup besar dari investor asing, maka dapat membantu mempercepat pembangunan kawasan baru tersebut dan memperbaiki infrastruktur sekitarnya. Dengan demikian, tidak hanya dapat menjaga stabilitas perekonomian nasional tetapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam waktu yang singkat.
3. Apakah IKN berpotensi terbengkalai?
Pada Kamis tanggal 7 Desember, terlihat suasana kegiatan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) untuk calon Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur |
Posting Komentar untuk "Menggali Fakta di Balik Proyek Ibu Kota Negara: Potensi Mangkrak atau Berdampak pada APBN?"