Penundaan Alokasi Pinjaman Luar Negeri untuk Belanja Alutsista oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Barakatinews - Berdasar pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, Pemerintah diminta untuk menunda kenaikan alokasi pinjaman luar negeri untuk belanja alat utama sistem persenjataan (Alutsista) oleh Kementerian Pertahanan.

Mereka menilai penambahan alokasi anggaran menjelang Pemilu 2024 “tidak didasarkan pada kebutuhan yang jelas” dan dapat “disalahgunakan untuk kepentingan elektoral”. Terlebih, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah salah satu calon presiden yang berpasangan dengan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Kasus Korupsi Menggerogoti Indonesia - Petinggi Lembaga dan Menteri Tak Luput Tersandung!

Atas tudingan tersebut, pengamat militer dari Imparsial, Ghufron Mabruri menginginkan transparansi lebih dari Pemerintah mengenai belanja alutsista dan menekankan kerawanan terkait politik elektoral. Terdapat dugaan bahwa kepentingan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 diakomodasi dalam kebijakan pertahanan. Penambahan komando daerah militer (Kodam) di 38 provinsi sebelumnya juga menuai kritik dari para pakar.

Meski demikian, Juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak membantah tudingan terkait penambahan alokasi anggaran. Simanjuntak menjelaskan bahwa penambahan anggaran sudah menjadi komitmen pemerintah modernisasi, perawatan dan pengoperasian alutsista TNI.

Namun, pernyataan Pemerintah tidak berhasil meyakinkan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Mereka meminta agar analisis kebutuhan terlebih dahulu dilakukan sebelum melakukan penambahan alokasi anggaran. Alasan akhir kenaikan anggaran juga harus dijelaskan dengan detail.

Sementara itu, Komisi I DPR memberikan apresiasi atas peningkatan jumlah alokasi pinjaman luar negeri dalam pembelian alutsista ini. Menurut Anggota Komisi I, Meutya Hafid, penambahan alokasi anggaran ini penting mengingat adanya ancaman asing di wilayah Indonesia.

Meski demikian, Meutya Hafid juga meminta agar Pemerintah memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang tujuan dan alasan dari penambahan alokasi anggaran ini. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami keputusan yang diambil oleh pemerintah ini.

Melihat adanya pro dan kontra terkait peningkatan alokasi anggaran belanja alutsista, sebaiknya hal ini didiskusikan secara terbuka agar dapat memastikan keputusan yang dibuat benar-benar didasarkan pada kebutuhan dan bukan kepentingan politik elektoral.

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia memang perlu meningkatkan kemampuan alutsista sebagai bagian dari tanggungjawab pertahanan negara. Namun, disisi lain penggunaan reklamasi untuk memperbesar wilayah negara juga membuka celah tidak sehat, seperti terjadinya konflik dengan negara tetangga.

Perencanaan bersama dari Pemerintah, DPR, dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan perlu dilakukan agar kebijakan pertahanan Indonesia dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Sebagai warga negara, penting untuk memantau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Diskusikan dan evaluasi bersama kebijakan yang diambil agar didapatkan keputusan yang terbaik bagi kepentingan Indonesia, bukan kepentingan individual atau kelompok tertentu.

Berbagi :