Konflik Agraria Talaga Raya dan Perusahaan Tambang AHB: Renegosiasi Harga Lahan dan Solusi Keadilan bagi Masyarakat Terdampak

Gambar Ilustrasi 

Masyarakat Talaga Raya sedang menghadapi konflik agraria dengan perusahaan tambang AHB. Konflik ini bermula ketika perusahaan melakukan survei beberapa minggu lalu untuk mencari lahan potensial bagi proyek tambang mereka. Hal ini menjadi isu yang menyebar di masyarakat. Yang dimana ini menjadi kabar yang gembira bagi sebagian masyarakat Karena tanah mereka akan dibeli oleh pihak Perusahaan dan telah mencapai kesepakatan dengan sebagian masyarakat setempat yang tanahnya telah disurvei. Namun, persetujuan ini menjadi pusat perdebatan karena harga yang ditawarkan untuk lahan tersebut dinilai sangat rendah.

Konflik ini telah mengundang perhatian khalayak ramai dan menimbulkan berbagai perdebatan mengenai nilai tanah yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Selama ini, masyarakat telah merasa dirugikan, mengingat tanah yang telah mereka garap menjadi sumber mata pencaharian utama bagi mereka, selain perusahaan yang telah melangsungkan kegiatan usaha di daerah tersebut.

Konflik Agraria masyarakat Talaga Raya 

Seperti diketahui, konflik agraria di PT AHB Talaga Raya tidak hanya menimbulkan perdebatan mengenai harga tanah, tetapi juga terkait dengan pengabaian hak masyarakat atas tanah dan tanaman yang ada di atasnya. Beberapa pihak menilai bahwa kesepakatan harga 1 meter persegi sebesar Rp. 9000 merupakan langkah yang kurang tepat dan cenderung merugikan masyarakat.

Menurut pernyataan salah satu masyarakat Talaga Raya, menyatakan bahwa kesepakatan antara perusahaan Tambang AHB dan warga desa yang terdampak perlu ditinjau kembali. Beliau menekankan bahwa nilai yang ditawarkan oleh perusahaan terlalu rendah dan tidak adil, serta tidak mempertimbangkan kepentingan warga.

Beliau menegaskan bahwa tanah dan tanaman yang ada merupakan hasil kerja keras warga dan perlu dihargai dengan baik oleh perusahaan. Selain itu, beliau mengajak warga desa untuk bersama-sama menyuarakan keberatan mereka terhadap kesepakatan ini dan mendesak perusahaan untuk melakukan renegoisasi yang lebih menguntungkan semua pihak.

Peraturan perundangan tentang konflik Agraria 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menyatakan bahwa dalam proses pengadaan tanah, harus diupayakan agar tidak merugikan masyarakat yang menempati tanah tersebut. Adapun harga jual tanah harus sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menilai taksiran harga objek pajak (NJOP), serta mempertimbangkan nilai tanaman dan bangunan yang ada di atasnya. 

Jika perusahaan tidak taat pada aturan ganti rugi tanah, mereka bisa menghadapi sanksi seperti hukuman administratif, tuntutan hukum, kerugian reputasi, dan efek buruk pada relasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan. Kepatuhan perusahaan terhadap peraturan sangat penting untuk menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat.

Dalam sisi hukum, masyarakat Talaga Raya dibenarkan untuk mempertanyakan kebijakan perusahaan tambang AHB yang menawarkan harga sangat murah untuk lahan mereka. Selain itu, perusahaan juga wajib menjelaskan secara jelas dan transparan mengenai proses penggunaan danidisasi lahan yang dibeli, serta dampak lingkungan yang mungkin timbul dari aktivitas tambang tersebut.

Dalam hal ini, peran dari pemerintah pusat dan daerah tentu sangat diperlukan agar konflik agraria yang terjadi di PT AHB Talaga Raya ini dapat segera diselesaikan dengan adil dan bijaksana. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan dialog antara pihak perusahaan dan masyarakat yang terdampak. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa semua pihak mendapatkan hak-haknya terkait dengan pembebasan tanah dan pembayaran ganti rugi yang adil.

Meski demikian, upaya menyelesaikan konflik agraria tersebut tidak serta-merta menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Semua pihak yang terkait dalam konflik ini, termasuk perusahaan dan masyarakat yang terdampak, harus saling bekerja sama dan mencari solusi yang terbaik untuk semua. Perusahaan dan masyarakat harus saling membuka diri dan mengedepankan asas kekeluargaan dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang ada.

Solusi konflik Agraria masyarakat Talaga Raya 

Salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan renegosiasi harga tanah agar lebih sesuai dengan kondisi yang ada. Perusahaan harus mempertimbangkan kembali nilai jual tanah dan tanaman yang ada di atasnya agar lebih adil, dan pembayarannya harus dilakukan dengan transparan serta mencakup kompensasi yang telah dikeluarkan oleh masyarakat selama menggarap lahan tersebut.

Selain upaya renegosiasi harga tanah, perlu ada upaya untuk melakukan revitalisasi lahan yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan. Sehingga, masyarakat tetap dapat memanfaatkan lahan yang ada untuk mata pencaharian mereka, dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Hal ini penting untuk dilakukan agar masyarakat tidak kehilangan sumber penghasilan utama mereka dan ekonomi daerah dapat terus tumbuh dan berkembang.

Kemudian, perlu diadakan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat terkait dengan rencana pembangunan perusahaan di daerah tersebut. Pihak perusahaan perlu menjelaskan secara detail mengenai manfaat yang akan diperoleh masyarakat, termasuk dalam hal lapangan pekerjaan dan pengembangan ekonomi lokal. Diharapkan, dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat dapat memahami dan mendukung langkah-langkah yang akan diambil oleh perusahaan.

Selain itu, perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam mengawasi jalannya proses pembebasan tanah dan penggantian rugi yang telah disepakati. Hal ini akan membantu meminimalisir potensi konflik yang mungkin terjadi di kemudian hari dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat terpenuhi dengan baik.

Perlu juga diingat bahwa penyelesaian konflik agraria membutuhkan proses yang panjang dan menguras tenaga. Dibutuhkan niat baik, kesabaran, dan komunikasi yang baik dari semua pihak yang terlibat. Diharapkan, dengan saling mengedepankan kepentingan bersama dan menciptakan suasana kondusif, konflik agraria di PT AHB Talaga Raya, Buton Tengah ini dapat segera menemukan solusi yang adil dan bijaksana.

Untuk mengakhiri konflik ini, peran mediator profesional dapat diangkat untuk membantu menciptakan kondisi dialog yang lebih terbuka dan produktif. Melalui pertemuan yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan dan di bawah bimbingan mediator, diharapkan dapat ditemukan kesepakatan yang lebih adil, yang dapat memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Berbagi :