Mahkamah Konstitusi Menolak Gugatan Batas Usia Syarat Capres dan Cawapres: Apa Implikasinya Bagi Politik Indonesia ke Depan?

Pada hari Rabu, 29 November 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia menolak gugatan yang diajukan oleh Brahma Aryana, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, terhadap batas usia syarat calon presiden dan wakil presiden. Gugatan tersebut berkaitan dengan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam pembacaan putusannya di Gedung MK, Jakarta, Suhartoyo, Ketua MK, mengumumkan bahwa "Amar putusan, menyatakan permohonan provisi tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan untuk seluruhnya." Hal ini berarti bahwa gugatan yang diajukan oleh Brahma telah ditolak oleh MK.

MK mengambil keputusan tersebut setelah mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat. Keputusan tersebut sejalan dengan pendirian MK dalam putusannya nomor 2/2023.

Baca juga: Kasus Pembunuhan Terhadap Imam Masykur: Tuntutan Hukuman Mati dan Dampaknya Terhadap Keluarga Korban

Dalam putusan nomor 90, MK memaknai atau menambahkan norma pada Pasal 169 huruf q sebagai "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Hal ini membuka pintu bagi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto.

Namun, Brahma menilai bahwa frasa "yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, dia meminta agar pasal tersebut diubah menjadi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi".

Keputusan MK ini tentu saja menimbulkan beragam tanggapan dari masyarakat Indonesia. Ada yang menilai bahwa putusan ini sangat melecehkan aspirasi masyarakat yang menginginkan pemimpin yang lebih muda dan energik. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa putusan ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, dan tidak ada alasan untuk merubahnya.

Meskipun begitu, hal yang pasti adalah putusan MK ini akan berdampak besar pada dunia politik Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia merupakan pesta demokrasi yang sangat meriah dan menyita perhatian banyak masyarakat. Keputusan yang diambil oleh MK tentu saja akan mempengaruhi dinamika politik di Indonesia, terutama pada masa-masa menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan datang.

Namun, di luar hal-hal politik, putusan MK ini seharusnya tetap menjadi momentum bagi kita, sebagai masyarakat Indonesia, untuk berpikir dan merenung. Apa yang kita harapkan dari pemimpin kita? Apakah usia dan pengalaman merupakan faktor yang mutlak diperlukan untuk menjadi pemimpin yang baik? Ataukah ada faktor-faktor lain yang seharusnya kita pertimbangkan?

Pertanyaan-pertanyaan ini tentu saja tidak mudah untuk dijawab. Namun, hal yang pasti adalah kita sebagai masyarakat harus ikut serta dalam melahirkan pemimpin yang baik bagi Indonesia. Kita harus membuka pikiran dan hati kita untuk menerima dan mendukung pemimpin yang berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi, tanpa terpaku pada faktor-faktor yang kurang relevan.

Dalam menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tangguh, cerdas, dan visioner. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus turut serta dalam menjaga dan memperjuangkan kepentingan bangsa kita, dan memilih pemimpin yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Berbagi :